Lawwonders – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam upaya transisi energi saat Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting RGO 303 di Washington D.C., Amerika Serikat.
“Seluruh perencanaan iklim masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan. Memastikan transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia melanjutkan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi yang sangat besar. Sementara, berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih 400 miliar dolar AS untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut.
Dalam konteks itu, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
“Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 megawatt, akan membutuhkan biaya kurang lebih 1,3 miliar dolar AS untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun kedepan. Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28.5 juta ton CO2e,” ujar dia.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga menyoroti kredit karbon yang perlu segera disiapkan, utamanya mengenai selera investasi sektor swasta akan instrumen ini.
Menurutnya, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB dalam RGO303 mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.